Foto Istimewa
Jakarta, 7 Maret 2025 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Muhammadiyah resmi menjalin kerjasama untuk mendukung program Ekonomi Biru guna menjaga ketahanan pangan nasional. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 6 Maret 2025.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan mengingat meningkatnya kebutuhan pangan global. Trenggono mengajak kader Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia.
“Saya mengajak kader-kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim untuk menjadi agen perubahan dalam mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya.
Program Ekonomi Biru KKP, yang mengedepankan ekologi, mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah laut.
Kerjasama ini akan fokus pada pengembangan kampung nelayan modern, kampung perikanan budidaya, usaha garam rakyat, pengembangan SDM, pengelolaan sampah laut, restorasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta promosi konsumsi protein ikan.
Menteri Trenggono menambahkan bahwa Ekonomi Biru merupakan misi strategis dalam pembangunan nasional, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Muhammadiyah, dengan jaringan dan asetnya yang luas, diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, mendukung kerjasama ini, menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan, sejalan dengan prinsip Risalah Islam Berkemajuan.
Proyeksi peningkatan populasi global hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 dan penurunan kapasitas daya dukung daratan semakin menggarisbawahi pentingnya peran sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dengan luas perairan yang signifikan dan jumlah penduduk pesisir yang besar, Indonesia perlu memanfaatkan potensi laut secara optimal. KKP optimis kerjasama ini akan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Laporan: Toguh
