Home / Peraturan & Kebijakan

Peraturan & Kebijakan

Berikut adalah gambaran umum mengenai peraturan dan kebijakan terkait nelayan dan laut di Indonesia.

1. Peraturan Utama

  1. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam:

    • Mengatur perlindungan nelayan dari risiko usaha, seperti cuaca buruk, harga hasil tangkapan yang rendah, dan alat tangkap.
    • Memberikan dukungan, seperti asuransi nelayan, fasilitas pembiayaan, dan bantuan alat tangkap.

  2. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009):

    • Mengatur pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
    • Mengatur izin usaha perikanan, pelestarian sumber daya ikan, dan pelanggaran seperti illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP):

    • Contoh: Permen KP No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap.
    • Mengatur penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

  4. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

    • Fokus pada tata ruang pesisir dan perlindungan ekosistem laut.
    • Memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat lokal melalui Hak Pengelolaan Perairan (HP3).
2. Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

  1. Asuransi Nelayan:

    • Program pemerintah yang memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan atau kematian saat melaut.

  2. Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan):

    • Mendata pelaku usaha perikanan untuk mempermudah akses bantuan.

  3. Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan:

    • Penggantian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang.

  4. Dana Desa untuk Pengembangan Pesisir:

    • Memberikan anggaran kepada desa pesisir untuk membangun fasilitas pendukung seperti tempat pelelangan ikan (TPI).
3. Larangan dan Pengawasan

  1. Larangan Penangkapan dengan Alat Tangkap Terlarang:

    • Seperti pukat harimau (trawl) dan bom ikan.

  2. Pengawasan Illegal Fishing:

    • Operasi oleh Satgas 115 dan penenggelaman kapal asing yang melanggar.

  3. Perlindungan Ekosistem Laut:

    • Larangan eksploitasi terumbu karang, biota dilindungi seperti penyu dan ikan napoleon.
4. Tantangan yang Masih Dihadapi
  • Kurangnya edukasi dan pelatihan bagi nelayan terkait teknologi dan pengelolaan hasil tangkapan.
  • Masalah akses pasar dan fluktuasi harga ikan.
  • Konflik zona penangkapan antara nelayan lokal dan skala besar.
  • Dampak perubahan iklim pada hasil tangkapan.

Jika Anda memerlukan informasi lebih rinci tentang kebijakan atau implementasi peraturan tertentu, saya dapat membantu lebih lanjut!