Jakarta, 19 Januari 2025 – Redaktur media Warta Nelayan PS Joshua Totok Sunarto, SE mengungkapkan keresahan para anggota HNSI terkait dualisme kepengurusan organisasi tersebut.
Saat ini, terdapat dua kubu kepemimpinan, yaitu HNSI yang dipimpin Herman Herry dan HNSI di bawah kepemimpinan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI (Purn) Soemarjono.
“Kondisi ini membuat anggota HNSI di seluruh Indonesia merasa bingung dan resah karena pengurus pusat lebih sibuk memperebutkan jabatan Ketua Umum daripada memperhatikan kebutuhan organisasi,” ujar Joshua dalam pernyataannya pada Minggu (19/1/2025).
Joshua juga menyoroti dampak buruk dari konflik ini terhadap para nelayan, khususnya di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara, dan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
“Hak-hak normatif nelayan, seperti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), tidak lagi diadvokasi oleh HNSI,” tegasnya.
Selain itu, ia menyebutkan berbagai persoalan lain yang dihadapi nelayan Indonesia, antara lain:
– Illegal Fishing: Aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang kerap terjadi di perairan Indonesia.
– Overfishing: Penangkapan ikan secara berlebihan yang menyebabkan eksploitasi hingga 75% sumber daya ikan Indonesia.
– Kebijakan Tidak Merata: Kebijakan yang dinilai memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.
Joshua juga menyoroti pentingnya peran HNSI dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Ikan sebagai sumber protein bergizi dapat menjadi komponen utama dalam program ini,” tambahnya.
Ia menegaskan, semua persoalan ini membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat, kredibel, dan bersifat tunggal.
“Kami mendesak agar dualisme kepengurusan HNSI segera diakhiri. Pemerintah, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai ‘Bapak Angkat Nelayan’, harus turun tangan untuk mendamaikan konflik ini,” pungkasnya. (RED)
