Foto Istimewa
Jakarta, wartanelayan.com – Kabar mengejutkan datang dari dunia perikanan Indonesia! Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara blak-blakan mengungkapkan alasan di balik penolakan nelayan terhadap kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) di kapal mereka.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipung, menyatakan bahwa nelayan tidak ingin diawasi! Mereka menolak perangkat pelacak ini karena takut aktivitas mereka di laut terpantau.
“Mereka sembunyikan manfaat VMS. Bahkan subsidi BBM yang sudah mereka terima pun disembunyikan!” tegas Ipung dalam pernyataan mengejutkan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Ipung mengungkapkan bahwa subsidi BBM yang diterima nelayan dalam satu kali perjalanan melaut mencapai Rp 20 juta! Sebuah jumlah yang jauh lebih besar daripada biaya pemasangan VMS yang paling murah hanya sekitar Rp 10 juta per tahun.
“Ini cuma karena tidak mau saja. Tidak mau terawasi,” tegas Ipung lagi.
Kebijakan pemasangan VMS yang diundur sejak 2023, menurut Ipung, hanya membuktikan keengganan nelayan untuk diawasi.
“Dulu 2023 minta relaksasi ke 2024. Sekarang minta lagi ke 2025. Alasannya ‘Pak, kami belum siap. Saya enggak mampu.’ Tapi coba bayangkan, seandainya mereka nabung Rp 500 ribu sebulan dari dulu, pasti sudah bisa beli,” ungkap Ipung dengan nada penuh kecurigaan.
Pernyataan Ipung ini tentu saja membuka tabir baru dalam polemik VMS. Apakah nelayan benar-benar tidak mampu membeli VMS, atau ada agenda tersembunyi di balik penolakan ini?
Publik menanti jawaban atas pertanyaan ini.
Laporan: Johan
