Foto Dokumen KKP
JAKARTA, 2 Januari 2025 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mengumumkan keberhasilan sinergi dengan pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerja sama ini menghasilkan capaian kinerja optimal di sektor kelautan dan perikanan.
Capaian PNBP dan Produksi Perikanan Tangkap
Data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencatat PNBP sumber daya alam perikanan tahun 2024 mencapai Rp 955,39 miliar hingga 31 Desember 2024. Produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton. Pertumbuhan PNBP signifikan, dengan capaian Rp 533,9 miliar hingga Agustus 2024, meningkat rata-rata menjadi Rp 66,7 miliar per bulan (Januari-Agustus) dan Rp 105,37 miliar per bulan (September-28 Desember). Meliputi PNBP non-SDA dari imbal jasa UPT Ditjen Perikanan Tangkap, total PNBP perikanan tangkap 2024 mencapai Rp 1,053 triliun. Kontribusi signifikan juga berasal dari evaluasi data mandiri pelaku usaha, dengan volume 23,8 ribu ton dan nilai PNBP Rp 28,85 miliar.
Pentingnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Pemantauan Efektif
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar PNBP. Meskipun banyak pelaku usaha yang patuh, masih ada yang belum memenuhi kewajiban sesuai aturan. KKP berkomitmen untuk memberikan kemudahan berusaha, namun juga mengharapkan kepatuhan dalam membayar PNBP demi keadilan. Apresiasi diberikan kepada pelaku usaha yang patuh, sementara yang belum patuh didorong untuk segera menyesuaikan diri dan berkonsultasi dengan KKP jika ada kendala.
Sistem pemantauan dan pendataan semakin efektif berkat pascaproduksi dan aplikasi e-PIT, yang meningkatkan transparansi dan pengawasan proses bisnis perikanan tangkap. Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat beroperasi. KKP akan menata jumlah kapal yang diizinkan sesuai ketersediaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Transformasi Tata Kelola Perikanan Tangkap
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menekankan komitmen KKP untuk melakukan transformasi tata kelola perikanan tangkap agar lebih maju, berkelanjutan, dan mampu mendorong ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat. KKP berkomitmen untuk terus melakukan analisa, evaluasi, dan pembenahan untuk mencapai tujuan tersebut.
Sumber: Humas Ditjen Perikanan Tangkap
