Foto Khusus/Istimewa
JAKARTA, 24 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia bersiap untuk menghadapi tantangan besar sekaligus memberikan kabar gembira bagi nelayan dan petani Indonesia. Pada bulan Juni mendatang, direncanakan akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan serah terima rumah subsidi untuk kedua kelompok profesi tersebut, serta beberapa segmen masyarakat lainnya.
Rencana ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, rencana ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama bagi nelayan dan petani yang umumnya tidak memiliki slip gaji sebagai bukti penghasilan tetap. Hal ini berbeda dengan kelompok penerima subsidi lainnya seperti pegawai BPS, Kemendagri, dan Imigrasi, yang relatif lebih mudah dalam proses verifikasi penghasilan.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa penyaluran rumah subsidi kepada nelayan dan petani ditargetkan rampung pada akhir Juni. “Ini akan menjadi tantangan, tetapi kami akan berupaya keras mewujudkannya,” tegas Heru. Ia menambahkan bahwa penyaluran untuk segmen lain, seperti Kemendagri (2.000 unit) dan BPS (1.000 unit), akan dilakukan pada awal dan pertengahan Juni. Pengawal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga akan menerima 6.000 unit rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP), Maruarar Sirait, mengakui kesulitan dalam memverifikasi penghasilan nelayan dan petani. “Nelayan dan petani tidak memiliki slip gaji, tetapi mereka memiliki penghasilan. Mereka adalah rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan akses perumahan subsidi,” ujar Ara.
Meskipun tanpa slip gaji, Heru Pudyo Nugroho memastikan bahwa akses FLPP tetap terbuka bagi profesi informal. Ia mencontohkan keberhasilan penyaluran FLPP kepada pengemudi ojek online dan becak yang juga tidak memiliki slip gaji. “Perbankan memiliki fleksibilitas untuk skema pembiayaan yang memungkinkan affordability bagi pekerja informal,” jelasnya.
Total kuota FLPP untuk nelayan dan petani masing-masing mencapai 20.000 unit. Kesuksesan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan layak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk kelompok yang selama ini dianggap sulit dijangkau. Tantangan yang ada diharapkan dapat diatasi dengan kreativitas dan kerja sama yang baik antara pemerintah, perbankan, dan berbagai pihak terkait.
Laporan: Robinson
