Dok. Arsip
Jakarta, WARTANELAYAN.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) tengah menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) sebagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan biru dan ekonomi laut berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sekretaris Ditjen PKRL KKP, Kusdiantoro, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Kusdiantoro menjelaskan, rapat koordinasi nasional telah digelar untuk membahas peta jalan ini. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, menurutnya, sangat krusial bagi Indonesia mengingat peran vital laut dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, dan fungsi ekologis yang menopang kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan mengharuskan adanya kebijakan berbasis data dan koordinasi antar sektor.
NSDL dirancang sebagai sistem terintegrasi untuk membangun basis data akurat guna mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), dan Blue Planet Fund dari Inggris, telah terjalin sejak 2020 dalam pengembangan NSDL. Indonesia bahkan telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di tahun 2024.
Beberapa inisiatif utama dalam NSDL meliputi: pilot project di 10 kawasan konservasi nasional (termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu); dasbor interaktif yang menyajikan informasi real-time; Tabel Andalusia (analisis neraca sumber daya laut Indonesia); sistem dinamis untuk memprediksi dampak investasi; dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL.
Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP, Firdaus Agung, menambahkan bahwa peta jalan NSDL akan fokus pada: penyelarasan dengan kebijakan nasional dan daerah; pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan; pembangunan basis data akurat; dan implementasi NSDL dalam berbagai tema (konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem, dan ekonomi kelautan).
Direktur Sekretariat GOAP, Ben Milligan, menilai NSDL memperkuat komitmen Indonesia terhadap pengelolaan laut berkelanjutan. Peta jalan ini dirancang bertahap dan modular, memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor (karbon biru, perikanan, tata ruang laut) dengan target operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan pada 2045. NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ketua Yayasan Rekam Nusantara, Irfan Yulianto, menyatakan komitmennya mendukung implementasi NSDL. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menekankan pentingnya perluasan kawasan konservasi laut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendukung ekonomi biru serta ketahanan pangan biru. (Js)
