Jakarta, 24 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, meskipun negara ini akan segera memasuki usia 80 tahun. Dalam sambutannya di acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Prabowo menyinggung tentang masih banyaknya anak yang kelaparan dan petani serta nelayan yang hidup dalam kesulitan.
Prabowo menekankan bahwa di tengah capaian pembangunan yang telah diraih, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah. Ia mempertanyakan mengapa di usia kemerdekaan yang hampir 8 dekade, masih ada anak-anak yang kelaparan dan para pekerja sektor pertanian dan perikanan yang belum mendapatkan hasil yang layak.
Selain masalah kemiskinan, Prabowo juga menyoroti masih banyaknya desa yang belum mendapatkan akses listrik. Menurutnya, hal ini bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga manfaatnya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat.
“Ini kenyataan harus diakui, karena perubahan berarti hanya bisa dilihat dari keberanian melihat kebenaran, keberanian melihat kekurangan kita,” tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama pemerintah.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya untuk kebermanfaatan rakyat telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
“Asas ini jadi pedoman kita dalam memastikan kekayaan nasional memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan bahwa mengatasi tantangan kemiskinan dan ketimpangan membutuhkan respons yang berani dan strategis. Ia berharap Danantara, yang diluncurkan pada hari yang sama, dapat menjadi instrumen pembangunan nasional yang optimal untuk mengelola kekayaan Indonesia dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat. (JS)
